Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah menyampaikan bahwa pemerintah akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Namun, kini dengan perubahan kepemimpinan, Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa negara akan terus membayarkan cicilan utang tersebut. Pernyataan ini memicu berbagai pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya menjadi pemangku utang dari proyek infrastruktur ini.
Pada peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menanggung sepenuhnya utang proyek KCJB. Ia menilai, tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan transportasi publik. “Pokoknya ga ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” ujarnya.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) adalah proyek infrastruktur besar yang dikerjakan oleh Konsorsium Indonesia-China. Proyek ini awalnya dibiayai melalui skema B2B (Business to Business) yang mencakup pinjaman luar negeri dari China Development Bank (CDB) sebesar 75% dan modal ekuitas sebesar 25%. Dari total biaya proyek sebesar US$ 7,26 miliar (setara Rp 119,79 triliun), mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri.
Dalam struktur kepemilikan saham, Konsorsium BUMN Indonesia (PSBI) memiliki 60% saham, sedangkan Beijing Yawan HSR Co. Ltd dari China memiliki 40%. Berdasarkan aturan pembiayaan 75:25, PSBI seharusnya menanggung sebagian besar utang proyek tersebut. Dengan demikian, beban utang yang harus ditanggung oleh pihak Indonesia cukup besar.
Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan membayar cicilan utang tersebut. Ia menilai bahwa proyek ini bukan hanya untuk keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti mengurangi kemacetan, polusi, dan transfer teknologi dari China.
Selain itu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi hingga 60% bagi layanan kereta api, sementara masyarakat hanya menanggung sekitar 20%. Ia menyebut bahwa pengelolaan keuangan negara harus berintegritas agar seluruh hasilnya bisa kembali untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan sistem transportasi nasional.
Namun, isu utang kereta cepat ini juga memicu kekhawatiran publik. Banyak orang bertanya-tanya, apakah uang yang digunakan untuk membayar utang tersebut berasal dari pajak rakyat? Menurut Presiden Prabowo, ya, uang tersebut berasal dari uang rakyat, yaitu dari pajak dan kekayaan negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa uang rakyat tidak disalahgunakan dan akan digunakan untuk pelayanan umum yang bermanfaat.
“Uang itu dari uang rakyat dari pajak dari kekayaan negara makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat gak boleh dicuri akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran cicilan sekitar Rp 1,2 triliun per tahun untuk pembayaran utang proyek ini. Ia menilai bahwa proyek ini merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menyediakan layanan publik (public service obligation).
Meski begitu, beberapa ahli dan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI tetap memantau proyek ini. Mereka menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek ini sangat penting untuk mencegah adanya penyimpangan.
Secara keseluruhan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih menjadi topik yang kontroversial. Meskipun pemerintah menjamin bahwa utang proyek ini akan dibayarkan, masyarakat tetap waspada terhadap potensi korupsi dan penyalahgunaan dana. Presiden Prabowo berjanji akan terus memastikan bahwa uang rakyat digunakan secara benar dan bermanfaat bagi kepentingan umum.
Leave a Reply