Kabar mengenai utang pemerintah Indonesia yang terus meningkat menjadi sorotan publik. Dalam laporan terbaru, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan akan mencapai 42 persen pada tahun 2029. Angka ini menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas fiskal negara, terutama setelah dibandingkan dengan krisis ekonomi yang menimpa Sri Lanka beberapa tahun lalu.
Laporan dari ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyebutkan bahwa lonjakan utang ini disebabkan oleh pelebaran defisit keseimbangan primer dan tingginya biaya pinjaman, sementara pendapatan negara stagnan akibat batalnya kenaikan tarif PPN secara menyeluruh pada 2025. Kombinasi antara pengeluaran yang meningkat dan pendapatan yang tidak sebanding dianggap sebagai sinyal bahaya bagi kestabilan ekonomi jangka menengah hingga panjang.
Beberapa ekonom ASEAN membandingkan pola fiskal Indonesia saat ini dengan krisis yang menimpa Sri Lanka pada 2022. Negara tersebut sempat memiliki rasio utang 42 persen terhadap PDB pada 2019, namun jatuh ke dalam kebangkrutan hanya dua tahun kemudian akibat utang melonjak, inflasi tak terkendali, dan krisis pangan. Meski struktur ekonomi Indonesia dinilai lebih kuat, tren pengelolaan fiskal yang boros serta lemahnya disiplin anggaran dikhawatirkan dapat memicu krisis serupa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia masih mematuhi batas rasio utang di bawah 60 persen dari PDB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Namun, pasar dan investor global mulai mencermati lebih tajam arah kebijakan fiskal RI. Tahun 2030 dinilai akan menjadi momen penentu: apakah Indonesia bisa tampil sebagai negara berkembang yang matang secara pengelolaan anggaran, atau justru menjadi contoh kegagalan akibat manajemen utang yang buruk.
Dalam menghadapi tekanan fiskal global, Indonesia perlu segera melakukan reformasi pajak, efisiensi belanja negara, dan peningkatan transparansi fiskal. Tanpa itu, potensi krisis fiskal bukan hanya sekadar prediksi—melainkan kenyataan yang mengancam keberlanjutan ekonomi nasional.
Sri Lanka bangkrut hingga kondisi ekonominya runtuh dan ditinggalkan rakyatnya ke luar negeri. Adakah dampaknya untuk Indonesia? ULN Indonesia pada April 2022 sebesar US$ 409,5 miliar, turun dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya US$ 412,1 miliar. Namun, jika tidak ada perbaikan, ancaman krisis utang tetap bisa terjadi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebangkrutan Sri Lanka harus jadi pelajaran dan peringatan serius bagi negara lain, termasuk Indonesia agar lebih memperhatikan kondisi utangnya. “Gagal bayar utang Sri Lanka harus jadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia. Rasio utang Sri Lanka naik drastis dari 42 persen di 2019 menjadi 104 persen di 2021 salah satunya karena beban pengeluaran selama pandemi, utang infrastruktur dan kegagalan mengatasi naiknya harga barang atau inflasi,” kata Bhima.
Surat Utang Negara (SUN) merupakan jenis Surat Berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002. SUN digunakan sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggaran, termasuk mengatasi defisit dalam APBN. Investor dapat memiliki SUN melalui pasar perdana atau pasar sekunder. Jenis-jenis SUN antara lain SPN, ORI, dan SBR.
Investasi di SUN dianggap minim risiko karena pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh UU SUN. Selain itu, SUN juga bisa digunakan sebagai jaminan. Namun, jika utang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan, maka risiko krisis fiskal tetap bisa terjadi.
Pemerintah perlu segera melakukan reformasi pajak dan efisiensi belanja negara untuk menjaga keseimbangan fiskal. Tanpa langkah-langkah tersebut, Indonesia bisa terjebak dalam middle-income trap dan kehilangan status sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara pada tahun 2030.
Leave a Reply