Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang semakin memanas telah menjadi isu global yang mengancam stabilitas ekonomi dunia. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap produk-produk dari Tiongkok menimbulkan ketidakpastian besar di pasar internasional, termasuk bagi negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor perdagangan tetapi juga mengancam keberlanjutan ekspor Indonesia.
Dalam beberapa bulan terakhir, tarif impor yang diberlakukan AS terhadap Tiongkok mencapai 145%, sementara Tiongkok merespons dengan memberlakukan tarif 125% terhadap barang-barang yang masuk ke negaranya. Hal ini memicu reaksi berantai di seluruh dunia, termasuk perusahaan multinasional yang mulai memangkas target penjualan dan mengurangi rencana bisnis. Di tengah situasi ini, Indonesia justru menjadi salah satu negara yang terkena imbas langsung.
Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa perang dagang saat ini memiliki dampak lebih luas dibandingkan konflik sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa peningkatan tarif yang diberlakukan AS terhadap Tiongkok berpotensi meningkatkan risiko resesi global. “Kenaikan tarif ini jelas akan berdampak baik ke pasar keuangan maupun sektor real. Dampaknya, risiko resesi global di tahun ini meningkat tajam,” ujarnya.
AHY juga menyoroti bahwa Indonesia terkena dampak langsung dari kebijakan tarif AS. Meskipun saat ini tarif impor 32% masih ditangguhkan, ia memperingatkan bahwa hal tersebut bisa berdampak pada daya saing ekspor Indonesia. “Indonesia sendiri terdampak langsung. Tarif impor 32 persen bukan antara yang kecil, walaupun saat ini masih ditanggungkan,” katanya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa China tetap menjadi negara asal impor terbesar Indonesia. Nilai impor dari Tiongkok pada Mei 2025 mencapai 6,8 miliar dollar AS, naik 21,43 persen dibanding Mei 2024. Lonjakan ini menunjukkan bahwa pasar domestik Indonesia mulai dibanjiri barang murah dari Tiongkok, seperti produk elektronik, tekstil, dan barang konsumsi lainnya.
Menurut Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), lonjakan impor dari Tiongkok ini menjadi alarm dini. “Lonjakan ekspor China ke Indonesia yang mencapai 21,43 persen yoy itu bukan angka biasa. Ini alarm dini bahwa pasar kita mulai dipenuhi barang-barang murah, mulai dari produk elektronik, tekstil, hingga barang konsumsi lain,” ujarnya.
Rizal menilai bahwa kondisi ini membuat Indonesia berada dalam posisi sulit. Meski harga murah menguntungkan konsumen, namun jika dibiarkan tanpa kebijakan pengimbang, Indonesia bisa makin cepat mengalami deindustrialisasi, terutama di sektor manufaktur ringan. Ia menyarankan agar industrialisasi nasional tidak lagi berhenti di wacana. Dibutuhkan hambatan non-tarif yang kuat, termasuk standar produk, peningkatan kandungan lokal, hingga insentif untuk industri substitusi impor.
Selain itu, diversifikasi pasar ekspor juga mendesak dilakukan. Ketergantungan pada pasar China dinilai membahayakan struktur ekonomi jangka panjang. “Kalau langkah antisipatif tidak diambil, Indonesia bukan hanya akan menjadi pasar barang murah dari luar, tapi lebih parah maka berpotensi kehilangan kesempatan membangun kemandirian ekonomi di era persaingan global yang makin keras,” jelasnya.
Meskipun neraca perdagangan Indonesia dengan China mengalami defisit, ekspor nonmigas Indonesia ke China tetap tertinggi dibanding negara lain. Nilainya sepanjang Januari–April 2025 mencapai 18,87 miliar dollar AS atau 22,86 persen dari total ekspor. Namun, mayoritas barang yang diekspor masih berupa bahan mentah dan setengah jadi seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit.
“Jual bahan mentah, mereka kirim barang jadi. Kalau kita terus terlena dengan angka surplus nominal tanpa memperhatikan kualitas surplusnya, kita sebenarnya sedang menyiapkan jebakan untuk diri sendiri,” tambah Rizal.
Dengan situasi yang semakin memburuk, Indonesia harus segera menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi tekanan dari perang dagang AS-China. Diperlukan kebijakan yang proaktif dan adaptif agar ekspor Indonesia tetap dapat bersaing di pasar global.
Leave a Reply