Seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi, banyak pasangan muda di berbagai negara kini memilih untuk menunda rencana memiliki anak. Di Indonesia, masalah ini semakin mengkhawatirkan karena tingginya biaya hidup yang membuat keinginan untuk memiliki keturunan menjadi terbengkalai. Dampak dari kondisi ini dikenal sebagai ‘resesi seks’, sebuah istilah yang merujuk pada penurunan angka kelahiran akibat faktor ekonomi dan sosial.
Menurut laporan Situasi Kependudukan Dunia (SWP) 2025 oleh United Nations Population Fund (UNFPA), sebagian besar responden di Indonesia menyatakan bahwa mereka ingin memiliki dua anak atau lebih. Namun, sekitar 39 persen dari mereka mengungkapkan bahwa biaya hidup yang mahal menjadi penghalang utama. Selain itu, keterbatasan tempat tinggal dan ketidakstabilan pekerjaan juga turut berkontribusi dalam menahan keinginan tersebut.
Di Jepang, pemerintah bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menghadapi ‘resesi seks’. Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan dana senilai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 372,85 triliun untuk mendukung pasangan muda agar lebih mudah memiliki anak. Dana ini digunakan untuk subsidi langsung, bantuan pendidikan, dan promosi gaya kerja fleksibel serta cuti ayah. Upaya ini dilakukan guna mengatasi penurunan angka kelahiran yang mencapai titik terendah sejak pencatatan dimulai.
Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara maju lainnya. Populasi tertua kedua di dunia setelah Monako, Jepang, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kebutuhan tenaga kerja. Dengan aturan imigrasi yang ketat, Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijakan yang ambisius mencoba membangkitkan minat masyarakat untuk memiliki anak.
Di Indonesia, meskipun belum terjadi krisis fertilitas secara nyata, situasi ini tetap menjadi perhatian serius. Angka pertumbuhan penduduk saat ini sekitar 1,1 persen, dengan total fertility rate (TFR) sebesar 2,11 persen. Namun, survei SWP 2025 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat lima teratas di antara 14 negara yang respondennya mengatakan tidak mampu memiliki anak sesuai keinginan mereka.
Deputi Pengendalian Kependudukan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto menekankan bahwa pemerintah telah memiliki strategi untuk mengoptimalkan layanan KB, kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga. Program seperti Quick Wins Kemendukbangga, termasuk Taman Asuh Sayang Anak, telah dijalankan untuk mendukung keluarga muda.
Selain itu, pemerintah tidak lagi mengampanyekan “dua anak cukup” tetapi lebih fokus pada edukasi perencanaan keluarga yang matang. Konsep “Empat Terlalu” diajarkan sebagai panduan untuk membangun keluarga yang sehat, yaitu jangan terlalu dekat jaraknya, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, dan jangan terlalu banyak-banyak.
Secara umum, isu ‘resesi seks’ mencerminkan perubahan dalam prioritas masyarakat akibat tekanan ekonomi. Meskipun keinginan untuk memiliki anak masih ada, faktor-faktor seperti biaya hidup, ketidakstabilan pekerjaan, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
Dengan memahami dinamika ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan tingkat kelahiran tanpa mengabaikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Keseimbangan antara pertumbuhan populasi dan kemampuan ekonomi akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan masa depan.
Leave a Reply