Kabar mengenai program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk program ini dinilai tidak cukup untuk menjalankannya secara menyeluruh. Bahkan, ada indikasi bahwa program tersebut bisa saja terpaksa dibatalkan jika defisit anggaran semakin melebar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk MBG hanya cukup hingga Juni 2025. Jika ingin menjalankan program ini selama satu tahun penuh, diperlukan anggaran sebesar Rp 420 triliun. Namun, saat ini pemerintah masih kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut.
“Bayangkan, belanja makanan sebesar itu setiap tahun. Ini membutuhkan upaya besar,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Surabaya, Jawa Timur, pada 7 Januari 2025.
Pemerintah berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 140 triliun pada Juni 2025 untuk mendukung pelaksanaan MBG dari Juli hingga Desember. Namun, hal ini juga memicu kekhawatiran mengenai kemampuan negara dalam memenuhi target defisit APBN yang tidak boleh melebihi 3% dari PDB.
Selain itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai perencanaan MBG lemah dan berisiko besar. Menurutnya, program ini adalah kebijakan populis yang penuh risiko. “Jika proyek populis ini gagal, akan ada hukuman sosial bagi pemerintahan,” katanya dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (14/1/2025).
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, juga mengkritik rencana pemerintah yang terkesan hanya mengubah anggaran yang ada tanpa berupaya meningkatkan penerimaan negara. Ia menilai, penurunan tax ratio dalam beberapa tahun terakhir membuat kemampuan APBN terbatas.
“Jika pemerintah memaksakan target 100 persen untuk MBG, defisit anggaran bisa lebih dari 3 persen. Kami yakin, hingga 2029, target MBG sulit tercapai karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Dalam diskusi Makan Bergizi Gratis Solusi Tekan Angka Stunting, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, mengatakan bahwa tujuan utama MBG adalah untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi bagi kelompok sasaran. Program ini menyasar 19,47 juta penerima, termasuk anak sekolah, anak balita, ibu menyusui, dan ibu hamil.
Namun, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) punya catatan kritis terkait program ini. Dalam Policy Paper Series: Mengkaji Ulang Program Makan Bergizi Gratis, CISDI menyatakan bahwa program MBG belum sesuai dengan target dan bentuk yang dibutuhkan.
CISDI juga mencatat bahwa program MBG belum memastikan fokus pada daerah dengan kasus gizi lebih tinggi. Anggaran program mencapai Rp71 triliun untuk 2,49 juta ibu hamil dan balita, jauh lebih banyak dibanding penerima program Percepatan Penurunan Stunting (PPS). Namun, persebaran kasus stunting tidak merata, dan belum jelas apakah MBG akan dilaksanakan di semua kabupaten/kota atau difokuskan pada daerah yang lebih membutuhkan.
Selain itu, pemangkasan biaya satuan program MBG bisa berdampak pada kualitas makanan yang diberikan. Sebelumnya, biaya untuk satu penyajian makanan anak sekolah sekitar Rp15-20 ribu, tetapi pada pelaksanaannya dipangkas menjadi Rp 10 ribu per porsi. Hal ini bisa mengurangi kecukupan gizi, menjadikan program MBG tidak efektif untuk mengatasi stunting.
Anggaran besar MBG juga mengurangi anggaran untuk program lain. Anggaran MBG setara 90 persen dari total belanja perlindungan sosial Kemensos 2024, yang mengorbankan program seperti Permakanan untuk lansia dan disabilitas. Selain itu, anggaran MBG lebih besar daripada total anggaran untuk kementerian lain, seperti Pertanian, ESDM, dan Perhubungan.
Pemerintah berisiko memperburuk defisit negara jika anggaran tidak tercukupi. Hal ini bisa melanggar batas defisit APBN yang tidak boleh lebih dari 3 persen dari PDB, dan mengancam stabilitas ekonomi, seperti yang diingatkan oleh Bank Dunia dan lembaga rating kredit.
Oleh karena itu, CISDI merekomendasikan agar program MBG harus fokus pada daerah 3T atau yang memiliki masalah stunting dan gizi buruk tertinggi. Ini untuk memastikan program tepat sasaran dan anggaran digunakan dengan efisien.
Dengan keterbatasan anggaran negara, pemerintah perlu hati-hati memilih prioritas sasaran program MBG agar tidak mengganggu program lain yang sudah berjalan, seperti Permakanan yang memiliki anggaran Rp787 miliar per tahun.
“Jangan sampai MBG justru merusak program yang sudah ada dan merugikan penerima manfaat, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan disabilitas,” tulis CISDI.
Pemerintah kini sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk memastikan kelanjutan program MBG tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian apakah program tersebut benar-benar akan dilanjutkan atau justru dibatalkan.
Leave a Reply