Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan aliansi negara-negara berkembang yang dikenal sebagai BRICS, isu tentang dedolarisasi mulai menjadi topik perbincangan yang hangat. Terutama setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif 100 persen terhadap negara-negara anggota BRICS jika mereka berani melakukan dedolarisasi. Hal ini memicu pertanyaan besar: Apakah dolar AS benar-benar akan dibuang, dan apakah Indonesia siap bergabung dalam aliansi dedolarisasi tersebut?
KTT BRICS+ di Kazan, Rusia, pada Oktober 2024 menjadi momen penting dalam upaya pengurangan ketergantungan pada dolar AS. Salah satu resolusi utama dari KTT ini adalah memperluas transaksi non-dolar dan menggunakan mata uang lokal. Ini menandai awal dari pergeseran arsitektur keuangan global yang lebih inklusif. Namun, ancaman dari AS tidak bisa diabaikan, terutama karena dolar masih menjadi pilar hegemoni ekonomi dunia.
Dalam konteks ini, Indonesia yang baru saja bergabung sebagai anggota BRICS memiliki posisi strategis. Meskipun belum sepenuhnya siap untuk meninggalkan dolar, Indonesia harus mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat memperkuat kedaulatan ekonominya. Menurut analisis dari ilmuwan politik Eduardus Lemanto, “tidak ada penipuan jika bangsa tidak bisa ditipu”. Artinya, Indonesia harus memperkuat pilar-pilar ekonomi, energi, dan politik agar mampu bertahan dalam dinamika global yang semakin kompleks.
Selain itu, para ahli seperti Bhima Yudhistira dari Celios menilai bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS tidak boleh hanya dianggap sebagai ajang hubungan dengan China. Ada potensi besar untuk kerja sama dengan negara-negara lain seperti Brasil dan Afrika Selatan, terutama dalam hal ekonomi restoratif dan transisi energi bersih. Namun, Indonesia juga perlu waspada terhadap risiko ketergantungan berlebihan pada satu negara, terutama China, yang bisa memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Pertemuan BRICS di Kazan juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali sistem keuangan global. Putin, dalam pidatonya, menyarankan peserta membawa dolar atau euro untuk transaksi, meski secara implisit ia mengkritik penggunaan dolar sebagai senjata politik. Sementara itu, Alex Isakov dan Gerard DiPippo dari Bloomberg Economics menyarankan BRICS untuk mengadopsi mata uang lokal, mata uang digital, atau yuan China sebagai alternatif.
Meski demikian, proses dedolarisasi tidak akan terjadi secara instan. Dolar masih menjadi mata uang cadangan utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun kapasitas internal untuk menghadapi perubahan ini. Diversifikasi sektor ekonomi, industrialisasi sumber daya alam, serta penguatan pilar-pilar ekonomi nasional menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.
Di tengah dinamika ini, Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi dan memastikan bahwa kebijakan luar negerinya tidak terlalu pro-China. Peneliti Celios, Yeta Purnama, menyarankan agar Indonesia lebih gencar mendiverifikasi mitra secara bilateral untuk mengurangi risiko ketergantungan berlebihan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari aliansi BRICS, tetapi juga mampu menjaga kemandirian ekonomi dan stabilitas jangka panjang.
Secara keseluruhan, isu dedolarisasi dan posisi Indonesia dalam BRICS memang menarik perhatian. Meskipun dolar AS masih dominan, tren menuju sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil semakin kuat. Indonesia, sebagai negara berkembang yang aktif dalam diplomasi internasional, harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini dengan strategi yang tepat. Dengan penguatan pilar-pilar ekonomi dan politik, Indonesia dapat menjaga kepentingannya sambil tetap menjadi bagian dari aliansi global yang lebih luas.
Leave a Reply